Jakarta, IDKabar.com — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembentukan Family Office maupun pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini menjadi respons atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pembiayaan dua proyek tersebut menggunakan APBN.
Family Office untuk Dorong Investasi Swasta
Luhut menjelaskan, ide pembentukan Family Office muncul sebagai langkah untuk menarik lebih banyak investasi swasta ke Indonesia. Menurutnya, kapasitas APBN dalam mendanai pembangunan nasional hanya berkisar antara 10 hingga 15 persen. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan investasi dari sektor swasta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus friendly kepada foreign investment, itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulkan buatlah family office. Family office itu tidak ada urusan dengan APBN. Terus rame, tengkar, ini apa lagi tidak ada urusannya,” ujar Luhut saat menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Luhut menegaskan bahwa tidak ada permintaan agar pembentukan family office dibiayai oleh APBN. Ia juga menyayangkan kesalahpahaman yang muncul di publik dan pemberitaan yang mengaitkan proyek tersebut dengan pernyataan Menteri Keuangan.
“Terus ribut, tubrukan lagi apa, Ketua DEN dengan Menteri Keuangan, nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusan ya APBN di situ. Wong itu anu kita (DEN),” katanya.
Saat ini, DEN bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Mahkamah Agung tengah menjalankan joint study terkait aspek hukum dari aktivitas family office yang akan dibentuk.Restrukturisasi Utang Whoosh Tak Gunakan APBN
Selain itu, Luhut juga menanggapi isu pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Ia menegaskan bahwa restrukturisasi utang tersebut tidak melibatkan dana APBN sama sekali.
“Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” ucapnya.
Luhut yang ikut mengawal proyek Whoosh sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo mengungkapkan, proses restrukturisasi utang kini sedang menunggu pembentukan tim melalui Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak China telah menyetujui restrukturisasi tersebut, namun prosesnya sedikit tertunda akibat pergantian pemerintahan.
“Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan (CEO Danantara), saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu (tim restrukturisasi) orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?” tutur Luhut.
Editor : id Kabar
