Jakarta, - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menegaskan sikap partainya sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan ini menyusul pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menolak label oposisi maupun koalisi bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Menurut Puan, sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi, melainkan hanya ada dua posisi, yakni berada di dalam atau di luar pemerintahan.
“Posisi penyeimbang yang disampaikan Ibu Ketua Umum artinya kami mendukung seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, kami juga akan bersuara lantang jika ada program yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak,” ujar Puan, Senin (11/8/2025), usai menerima Presiden Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, di Gedung DPR RI, Senayan.
Puan menegaskan, PDIP tidak mengirim perwakilan ke kabinet meski mendukung jalannya pemerintahan. Hingga kini, tidak ada satu pun kader PDIP yang masuk jajaran menteri.
“Sejauh ini tidak ada kader PDI Perjuangan yang duduk di kabinet. Kami mendukung kebijakan pro-rakyat, tetapi tetap kritis agar jalannya pemerintahan tidak melenceng,” jelasnya.Pernyataan ini sejalan dengan sikap Megawati yang menegaskan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan, namun tanpa menempatkan kader di kursi menteri. PDIP memilih berada di luar pemerintahan, tetapi berperan aktif menjaga agar kebijakan tetap sesuai dengan kepentingan rakyat.
Puan menambahkan, partainya akan meluruskan setiap kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang. Ia menegaskan, sikap kritis PDIP bukan untuk menghalangi, melainkan untuk memastikan program pemerintah berjalan lurus dan memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kalau ada kebijakan yang tidak sesuai, kami akan meluruskan. Kami ingin memastikan program itu tidak berbelok dari kepentingan rakyat,” kata cucu Proklamator RI, Bung Karno.
Selain membicarakan posisi politik partai, Puan juga menyinggung soal pengisian kursi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP definitif setelah Hasto Kristiyanto lengser. Untuk sementara, posisi Sekjen dirangkap oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum.
Editor : Redaksi
