Jakarta, - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan pentingnya verifikasi data dalam penyaluran program bantuan sosial (Bansos). Hal ini ia sampaikan menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap adanya ribuan pegawai BUMN tercatat sebagai penerima bansos.
Puan menekankan, setiap program pemerintah harus berbasis pada data yang akurat dan terkini. Menurutnya, proses verifikasi wajib menjadi prioritas utama sebelum pemerintah memutuskan untuk mengubah atau melanjutkan program bantuan.
"Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta, terkait verifikasi data itu paling penting," ujar Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
“Verifikasi data dulu, jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi yang baik, detail, dan benar. Karena data itulah yang paling penting sebagai pegangan,” lanjutnya.
PPATK sebelumnya menemukan sebanyak 27.932 pegawai BUMN terindikasi menerima bansos. Temuan ini berasal dari hasil penelusuran terhadap satu bank penyalur. Tidak hanya pegawai BUMN, PPATK juga mendapati 7.479 penerima bansos berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6.000 orang lainnya memiliki jabatan eksekutif dan manajerial.
Menanggapi hal itu, Puan meminta pemerintah benar-benar berhati-hati dalam melakukan verifikasi data. Ia menegaskan, bantuan sosial harus tepat sasaran dan tidak salah distribusi."Jangan sampai rakyat yang berhak justru tidak mendapatkan, sementara orang yang tidak berhak malah menerima program tersebut," tegas cucu Proklamator RI, Sukarno itu.
Puan juga mengingatkan pengalamannya saat menjabat sebagai Menko PMK. Saat itu, ia selalu menekankan koordinasi antarkementerian berdasarkan data terbaru dalam menentukan kelanjutan, evaluasi, atau perbaikan suatu program.
“Biasanya waktu saya menjadi Menko, semua kementerian saya koordinasikan berdasarkan data terbaru. Dari situlah diputuskan apakah program diubah, diperbaiki, atau dievaluasi,” jelasnya.
Puan kembali menyerukan agar pemerintah memprioritaskan evaluasi dan perbaikan data sebagai dasar kebijakan sosial.
Editor : Redaksi
