Pemprov Sumbar

Puan Maharani: RAPBN 2026 Harus Efisien dan Berorientasi Hasil

×

Puan Maharani: RAPBN 2026 Harus Efisien dan Berorientasi Hasil

Bagikan berita
Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024--2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (Foto: Ist)
Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024--2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (Foto: Ist)

Jakarta, - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi menutup Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/7/2025). Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya RAPBN yang efisien, kredibel, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Puan menegaskan bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan kebijakan jangka panjang yang memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan budaya nasional.

“Pembangunan nasional harus mampu beradaptasi dengan tantangan global dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Kebijakan yang dibuat hari ini harus memikirkan dampak jangka panjang,” ujar Puan.

DPR bersama pemerintah telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Tema RKP 2026 mengusung “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” yang sejalan dengan RPJMN 2025–2029.

Puan menegaskan bahwa DPR mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. RAPBN 2026 harus mendukung program strategis, termasuk pembangunan infrastruktur merata, ketahanan energi, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan.

“DPR mendukung kebijakan yang memperkuat kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, dan transformasi digital sebagai fondasi Indonesia Emas 2045,” tegas Puan.

Di bidang legislasi, DPR telah merampungkan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota dan akan melanjutkan pembahasan 21 RUU lainnya. Puan menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi agar produk hukum memiliki legitimasi yang kuat.

Selain fungsi legislasi, DPR juga melakukan pengawasan pelaksanaan APBN 2024 dan Semester I 2025. DPR turut mengesahkan hasil uji kelayakan calon pejabat publik, termasuk Deputi Gubernur BI dan Duta Besar.

Dalam diplomasi parlemen, DPR aktif menerima kunjungan delegasi asing dan mengikuti forum internasional seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus di Kamboja dan UN High Level Political Forum di New York.

Setelah penutupan masa sidang ini, DPR akan memasuki masa reses dari 25 Juli hingga 14 Agustus 2025. Puan mengingatkan seluruh anggota dewan untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi rakyat.

Editor : Redaksi
Bagikan

Berita Terkait
Terkini