Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Pertemuan Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (2/10/2025). Acara dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Forkopimda, bupati/wali kota, serta Satgas MBG dari seluruh kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang harus mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Selain untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, program ini juga diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di nagari dan desa.
“Hitungan biaya produksi per dapur MBG per hari sebesar Rp45 juta. Jika dikalikan 20 hari penyediaan per bulan, maka totalnya mencapai Rp900 juta per bulan, atau Rp10,8 miliar per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibanding alokasi anggaran nagari yang rata-rata Rp1 miliar per tahun. Karena itu, keberadaan dapur MBG harus mampu melibatkan produksi pangan masyarakat setempat,” ujar Mahyeldi.
Saat ini, di Sumbar terdapat 120 dapur MBG, namun baru 84 dapur yang beroperasi. Gubernur berharap kebutuhan dapur ke depan dapat dipenuhi dari hasil pertanian lokal, sehingga perputaran ekonomi di nagari bisa lebih merata.
Mahyeldi juga menyinggung kasus dugaan keracunan makanan MBG di Kabupaten Agam, yang menyebabkan puluhan warga harus mendapat perawatan medis. Ia menegaskan agar kasus ini menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan standar kualitas dan higienitas makanan.
“Operasional dapur yang diduga bermasalah sudah kita hentikan sementara. Saya minta Satgas dan pemerintah kabupaten/kota bergerak cepat menangani masalah yang ada di lapangan. Pastikan setiap anak menerima makanan sesuai standar, sehat, dan higienis,” tegasnya.Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menyampaikan bahwa pertemuan koordinasi ini bertujuan mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan standar penyelenggaraan MBG berjalan optimal. Kegiatan juga menghadirkan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, Syariwidya, sebagai narasumber.
“Pertemuan ini melibatkan Forkopimda, bupati/wali kota, serta Satgas MBG se-Sumbar. Harapannya, dengan koordinasi yang baik, seluruh kendala dapat diantisipasi dan program MBG bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Iqbal.
(*)
Editor : Redaksi
