“Kalau masyarakat sekitar dilibatkan, dampaknya bukan hanya pada peningkatan gizi siswa, tetapi juga kesejahteraan keluarga. Orang tua bisa memperoleh penghasilan tambahan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Desrio menyoroti rendahnya realisasi anggaran MBG yang hingga awal Oktober 2025 baru terserap sekitar 29 persen, yakni Rp20,6 triliun dari total Rp71 triliun. Ia menilai kondisi ini menandakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum optimal dalam menjalankan program tersebut.
“Sulit rasanya untuk menyerap seluruh anggaran hingga akhir tahun. Karena itu, perlu ada skema baru dengan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Koperasi agar program prioritas Presiden bisa mencapai tujuan yang diharapkan,” tambahnya.
Desrio mengusulkan agar setiap sekolah membentuk koperasi sekolah atau bekerja sama dengan koperasi yang sudah ada di wilayahnya. Dengan demikian, masyarakat sekitar dapat menjadi anggota sekaligus penerima manfaat ekonomi dari program tersebut.
“Ide melibatkan pihak asing dalam pelaksanaan MBG tidak tepat, karena dananya sepenuhnya bersumber dari APBN. Pemerintah sebaiknya memperkuat koperasi sebagai pelaksana, dengan memberikan dukungan modal, memanfaatkan bangunan sekolah yang tidak terpakai, atau menggunakan dana CSR perbankan,” ujarnya.Ia menegaskan, penerapan skema koperasi tidak hanya memperlancar pelaksanaan MBG, tetapi juga dapat menghidupkan kembali semangat gotong royong dan nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang kini mulai tergerus oleh sistem ekonomi kapitalis.
(*)
Editor : Redaksi-1
