PADANG, – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai diuji di daerah. Namun, di balik dorongan transformasi digital, muncul tantangan serius terkait kesiapan infrastruktur digital yang belum merata.
Isu ini langsung menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik serta kinerja pemerintahan daerah.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Andalas, Doktor Aidinil Zetra, menegaskan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan bagian dari transformasi budaya kerja nasional. Selain itu, kebijakan ini dirancang untuk mempercepat digitalisasi birokrasi.
Tidak hanya itu, WFH juga diharapkan mampu menekan perjalanan dinas, mengoptimalkan rapat daring, mengurangi penggunaan kendaraan dinas, serta meningkatkan efisiensi energi perkantoran.
Namun demikian, Aidinil mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, terutama di daerah.
“Tanpa dukungan infrastruktur digital yang memadai, implementasi WFH berisiko menghambat pelayanan publik dan menurunkan kinerja pemerintahan,” tegasnya, Jumat (3/4/2026).Selain itu, ia menilai kesenjangan digital antarwilayah masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera memperkuat jaringan internet, sistem layanan digital, serta kapasitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, pengalaman saat pandemi COVID-19 dapat menjadi referensi penting. Saat itu, banyak instansi mulai beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh meskipun belum sepenuhnya siap.
Dengan pembelajaran tersebut, Aidinil optimistis pemerintah daerah dapat meningkatkan kesiapan digital. Dengan begitu, pelayanan publik tetap berjalan optimal meski pola kerja berubah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kualitas manajemen instansi juga memegang peran krusial. Tidak hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana organisasi mengelola kinerja pegawai secara efektif.
Editor : Redaksi-1
