Padang, - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meminta Wali Kota Padang segera berkoordinasi dengan BPJS untuk menentukan skema perlindungan asuransi yang paling tepat bagi seluruh anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB).
Jaminan perlindungan ini tidak hanya ditujukan bagi para relawan, tetapi juga wajib mencakup seluruh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas sebagai garda terdepan penanganan bencana di lapangan.
Menurut Muharlion, penyediaan asuransi merupakan kebutuhan mendesak dan mutlak. Hal ini mengingat lingkup tugas yang dijalankan memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi, yang berbanding lurus dengan beratnya tantangan sesuai jenis bencana yang terjadi di wilayah Kota Padang.
“Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam setiap kegiatan kebencanaan, memberikan perlindungan bagi pelaksananya adalah sebuah keniscayaan. DPRD Kota Padang siap mendukung penuh rencana penganggaran premi asuransi bagi seluruh insan kebencanaan ini di tahun-tahun mendatang,” tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Muharlion saat merespons pelaksanaan Jambore Kelompok Siaga Bencana Kota Padang Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Bumi Perkemahan ABG Lubuk Minturun pada 12 hingga 14 Juni 2026, dan dihadiri sekitar 700 relawan yang mewakili 11 kecamatan se-Kota Padang.Selain menjadi ajang silaturahmi dan mempererat persaudaraan, momentum ini juga menjadi wadah strategis peningkatan kapasitas diri serta penguatan sinergi antarrelawan.
Tujuannya agar kinerja mereka semakin terpadu dan optimal dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
Muharlion menyoroti bahwa selama ini, pengetahuan dan pemahaman para relawan mengenai dunia kebencanaan masih tergolong minim.
Bahkan, prosedur standar keselamatan diri yang wajib diterapkan saat berada di lokasi bencana pun belum dipahami secara utuh dan benar.
Editor : Editor
