Padang, - Ketersediaan serta kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Padang menjadi fokus pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.
Melalui Komisi II, DPRD menjadwalkan rapat kerja bersama PT Pertamina (Persero) dan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang guna membahas berbagai persoalan terkait pasokan dan penyaluran BBM yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Agenda ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dewan terhadap kebutuhan strategis yang menopang aktivitas transportasi, perdagangan, perekonomian, serta kehidupan sehari-hari warga.
Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., menegaskan bahwa persoalan BBM memerlukan perhatian serius dan koordinasi menyeluruh antarinstansi terkait.
Rapat kerja dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Kerja Komisi II DPRD Kota Padang, merujuk surat undangan Nomor 000.1.5/130/DPRD-Pdg/X-2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
PT Pertamina sebagai pihak utama dalam rantai penyediaan dan distribusi BBM diminta memberikan penjelasan serta data lapangan, sementara Dinas Perdagangan menyampaikan pemantauan dan kebijakan pemerintah daerah terkait.Pembahasan tidak hanya terbatas pada ada atau tidaknya pasokan, melainkan mencakup kelancaran penyaluran, kendala teknis maupun administratif, hingga keluhan yang muncul di masyarakat.
Setelah rapat, Komisi II juga merencanakan kunjungan lapangan untuk memperoleh gambaran langsung kondisi di lokasi penyaluran.
Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan berbasis fakta di lapangan, bukan sekadar laporan tertulis.
DPRD Kota Padang meminta Wali Kota Padang menugaskan seluruh pihak terkait untuk hadir guna mencari solusi yang tepat sasaran.
Editor : Editor
