Jakarta, - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin mendukung keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.
Namun, pembatalan tersebut harus segera diikuti langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek yang terus meningkat dengan mengoptimalkan kemampuan industri perkeretaapian nasional.
Syafiuddin menilai, keputusan pembatalan impor tepat apabila didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya risiko terhadap kelayakan dan keberlanjutan operasional kereta.
Menurutnya, pengadaan sarana transportasi publik harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang, bukan semata-mata mengejar penambahan jumlah armada.
"Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Karena itu, saya mendukung keputusan KAI membatalkan rencana impor KRL bekas apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya risiko terhadap kelayakan dan keberlanjutan operasional kereta," ujar Syafiuddin dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, keputusan bisnis terkait pengadaan sarana transportasi merupakan kewenangan PT KAI.Terlebih, pembatalan tersebut dilakukan setelah tim KAI melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kereta di Jepang.
Sejumlah pertimbangan, seperti usia kereta yang rata-rata telah mencapai 28 tahun, keberlanjutan pemeliharaan, serta risiko kelelahan material pada struktur kereta, perlu diperhitungkan secara cermat.
Meski mendukung pembatalan impor, Syafiuddin mengingatkan agar keputusan tersebut tidak menghambat pemenuhan kebutuhan armada.
Pasalnya, peningkatan jumlah penumpang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) membutuhkan penambahan kapasitas layanan KRL.
Editor : Editor
