Salah satu solusi taktis yang diusulkan adalah penataan jam operasional penyaluran BBM, khususnya bagi kendaraan besar dan truk.
Pengaturan waktu pengisian diharapkan agar kendaraan pengangkut tidak ikut memperparah kemacetan pada jam sibuk di jalur utama Kota Padang.
Terkait penerapan sistem antrean digital berbasis QR Code yang digagas Pemerintah Kota Padang, Muharlion menegaskan perlu dievaluasi menyeluruh.
Keterbatasan jumlah serta jarak antar SPBU dinilai memicu penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.
Karena itu, DPRD mendorong Dinas Perhubungan dan instansi terkait mengkaji ulang persebaran titik layanan serta pola pengawasan di lapangan.Penambahan akses layanan di wilayah lain dinilai mendesak agar distribusi BBM lebih merata dan adil bagi seluruh warga.
DPRD Kota Padang berjanji terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, sehingga kenyamanan dan kepastian layanan BBM dapat segera dirasakan kembali oleh seluruh masyarakat Kota Padang. (***)
Editor : Editor
