Dharmasraya, - Pengelolaan jabatan, hibah, bantuan sosial, hingga proyek pengadaan barang dan jasa menjadi fokus pengawasan ketat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) diingatkan agar tidak tergelincir dalam pelanggaran aturan maupun praktik yang merugikan keuangan daerah.
Pesan tersebut ditegaskan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, dalam sosialisasi mitigasi risiko dan pencegahan korupsi yang berlangsung secara daring dari Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Selasa (13/10/2026).
Di hadapan pejabat eselon II dan III, Annisa menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara, baik dari APBD maupun sumber lain, wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini terutama menyangkut penyaluran hibah, bantuan sosial, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Annisa juga menegaskan secara tegas bahwa dirinya tidak pernah meminta materi atau imbalan apa pun kepada ASN sebagai balas jasa atas penunjukan jabatan."Karena itu, jangan ada praktik seperti itu di lingkungan pemerintahan kita," ujarnya.
Jabatan adalah amanah yang diemban untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan mencari keuntungan pribadi, apalagi tata kelola pemerintahan daerah senantiasa dipantau dan diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Dharmasraya, Medison, menyoroti sejumlah titik rawan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hibah dan bansos harus disalurkan tepat sasaran, sedangkan proses pengadaan wajib transparan dan mengedepankan kewajaran harga.
Editor : Editor
