Koordinator Tim Ahli IMTI, Sumaryadi, menyatakan Sumbar memiliki modal kuat berupa komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi melalui Perda dan Pergub Pariwisata Halal, konektivitas penerbangan dengan Malaysia, serta berbagai inovasi di bidang ekonomi dan pariwisata syariah.
“Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” ujarnya.
Aspek yang perlu diperkuat antara lain visibilitas sertifikasi halal, kebersihan destinasi, serta optimalisasi informasi digital yang menghubungkan pelaku usaha dengan pemasok bahan baku halal.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar terhadap penilaian IMTI.
Menurutnya, pariwisata ramah muslim adalah bagian penting dari penguatan rantai nilai halal karena keterkaitannya luas dengan perhotelan, transportasi, kuliner, budaya, dan sektor lainnya.
“Pengembangan pariwisata ramah muslim tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, dan masyarakat. Sinergi ini harus kita jalani bersama,” katanya.
Sumbar yang sebelumnya berada di peringkat kedua IMTI dinilai memiliki peluang besar meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.Menanggapi hasil evaluasi, Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti catatan tim penilai.
Ia menegaskan pariwisata ramah muslim adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Pariwisata.
“Walaupun ini leading sector-nya Dinas Pariwisata, tapi perangkat daerah lain juga punya peran untuk mensukseskan ini,” tegasnya.
Editor : Editor
