Pasaman, - Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Kabupaten Pasaman mendapat perhatian serius Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Satgas PPRP).
Setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman, tim langsung turun ke lapangan meninjau sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana.
Peninjauan dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, bersama tim supervisi, Rabu (1/9/2026). Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran tinjauan berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Bonjol.
Di Kecamatan Lubuk Sikaping, tim meninjau kondisi normalisasi Sungai Batang Mauh serta Jembatan Tanjung Baringin. Sementara di Kecamatan Bonjol, tim melihat langsung pembangunan sekolah di Lungguak Batu, Kumpulan, serta lokasi normalisasi di Nagari Limo Koto.
Tinjauan lapangan tersebut dilakukan setelah tim mengikuti pertemuan koordinasi dan evaluasi bersama Pemkab Pasaman di Balerong Pusako Anak Nagari, Lubuk Sikaping.
Dalam pertemuan itu, perkembangan penanganan pascabencana menjadi pembahasan utama. Mulai dari progres fisik dan keuangan, sumber pendanaan, capaian masing-masing sektor, kendala pelaksanaan, hingga rencana percepatan dan langkah tindak lanjut.Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang menegaskan, penanganan infrastruktur yang terdampak bencana harus segera ditindaklanjuti. Terutama ruas jalan dan jembatan serta akses pendidikan dan pertankan yang mengalami kerusakan maupun terputus.
“Kita mendorong percepatan rehab rekon, khususnya infrastruktur yang terdampak. Apalagi ada jembatan yang putus. Kondisi seperti ini harus segera ditangani,” ujar Yopie.
Menurutnya, percepatan penanganan tersebut berkaitan dengan upaya mempercepat realisasi Transfer ke Daerah (TKD), khususnya untuk Kabupaten Pasaman. Kerusakan infrastruktur tidak hanya menyangkut kondisi fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Hasil tinjauan lapangan, kata Yopie, selanjutnya akan menjadi bahan untuk mendorong tindak lanjut ke tingkat pemerintah pusat. Kebutuhan yang memerlukan dukungan pusat diminta segera dikoordinasikan, termasuk melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Editor : Editor
