Hetifah menegaskan, kesenjangan fasilitas tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam merumuskan kebijakan transformasi digital pendidikan.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan pemerataan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran tanpa membedakan jenis maupun status lembaga pendidikan.
Menurutnya, DPR RI juga perlu merespons persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan agar transformasi pendidikan tidak justru memperlebar kesenjangan, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
"Ini yang menurut saya harus direspons juga oleh DPR," pungkasnya. (***) Editor : Editor
