6. Tingkat pemenuhan jam pelatihan minimal APIP per tahun.
Selain itu, juga ada faktor pendukung lainnya seperti pengelolaan pengaduan masyarakat, pencapaian zona integritas (WBK/WBBM), penyerapan anggaran pengawasan, hingga apresiasi dari lembaga eksternal juga turut menjadi pertimbangan.
“Penilaian dilakukan secara periodik melalui aplikasi Sistem Informasi Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat Daerah (SIWASIAT), di mana setiap Inspektorat wajib mengunggah data dukung dan bukti capaian untuk diverifikasi oleh Kemendagri,” jelasnya.
Dalam arahannya saat Rakorwasnas, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam memastikan efektivitas pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program/kegiatan.
“Jangan setelah dieksekusi baru diperiksa salahnya apa. Tidak begitu,” tegas Tito.
“Semakin sedikit temuan bukan berarti lemah, justru menandakan fungsi pengawasan berjalan efektif. Pengawasan itu intinya mencegah, bukan mencari kesalahan,"tukuknya.Ia berharap, pengawasan yang baik akan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
Penghargaan Anggaraksa Dharma ini menjadi bukti nyata besarnya komitmen Pemprov Sumbar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Itu sesuai dengan semangat Gerak Cepat Sumbar Responsif, tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif.
(*)
Editor : Redaksi
