Padang - Era disrupsi digital menempatkan jurnalisme pada posisi krusial sekaligus menantang. Di tengah gempuran algoritma media sosial, krisis kepercayaan publik, dan fenomena kelelahan informasi (news avoidance), jurnalis dituntut bertransformasi untuk menjaga relevansinya.
Isu strategis ini mengemuka dalam Workshop dan Kuliah Umum Jurnalistik Pers bertajuk “From Facts to News: Jurnalistik Era Disrupsi – Temuan, Peluang, dan Tantangan”. Kegiatan ini digelar oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Humaniora Universitas Dharma Andalas (Unidha) Padang di Aula Unidha, Simpang Haru, Senin (10/11/2025).
Acara yang terbuka untuk umum ini menghadirkan narasumber Mohammad Isa Gautama, seorang dosen dan peneliti komunikasi media dari Universitas Negeri Padang (UNP).
Di hadapan ratusan mahasiswa lintas angkatan, DIsa Gautama menekankan bahwa jurnalisme modern telah bergeser. Menurutnya, jurnalisme bukan lagi sekadar penyampai informasi, melainkan telah menjadi praktik epistemologis untuk pencarian kebenaran sosial yang terverifikasi.
Ia mengingatkan, di tengah arus disrupsi digital dan platformisasi media, jurnalisme wajib menjaga disiplin verifikasi dan akurasi. Hal ini penting agar jurnalisme tidak larut dalam konten opini, hiburan, maupun clickbait yang hanya mengejar kuantitas klik.
Lebih lanjut, Isa menguraikan berbagai tantangan baru yang dihadapi jurnalis, seperti dominasi algoritma media sosial yang membentuk realitas, krisis kepercayaan publik, serta meningkatnya fenomena news avoidance."Merujuk pada laporan Reuters Institute 2025, lebih dari 50% audiens muda kini lebih mempercayai kreator individu dibanding media konvensional," ungkapnya. Fakta ini, menurutnya, menjadikan redefinisi credibility source (sumber kredibilitas) sebagai isu penting dalam pendidikan komunikasi saat ini.
Dalam sesi materi bertajuk “Jurnalis sebagai Agen Kognitif”, Dr. Isa menegaskan bahwa jurnalis masa kini harus bertransformasi menjadi arsitek makna dan produser data.
"Jurnalis harus menguasai AI literacy (literasi kecerdasan buatan), verifikasi digital, serta kemampuan interpretasi data," jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) di ruang redaksi. Ia merujuk pada pentingnya kepatuhan terhadap kerangka kerja etika, seperti yang diatur dalam IEEE AI Ethics Framework (2024).
Editor : Redaksi-1
