Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Posko Terpadu Kebencanaan merilis data perkembangan sementara dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah.
Data per Minggu, 7 Desember 2025 pukul 09.00 WIB, mencatat sebaran dampak yang sangat luas, baik pada masyarakat maupun infrastruktur vital. Total nilai kerugian material sejauh ini masih dihimpun dan diverifikasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi menyampaikan bahwa hingga pagi Minggu (7/12/2025), tercatat 16 kabupaten/kota dan 50 kecamatan terdampak bencana.
“Data yang dihimpun berasal dari laporan resmi kabupaten/kota dan telah diverifikasi oleh instansi terkait. Dengan demikian tingkat akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah gambaran situasi terkini yang akan terus kita perbarui setiap hari,” ujar Arry Yuswandi di Padang, Minggu (7/12/2025).
Jumlah masyarakat terdampak hampir seperempat juta orang, yakni 247.402 jiwa. Dengan rincian keterangan: Meninggal dunia 228 orang; Hilang 98 orang; Luka-luka 112 orang; Mengungsi 20.604 orang; Total masyarakat terdampak 247.402 jiwa
Arry mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tingginya jumlah korban, terutama di wilayah yang mengalami longsor dan banjir bandang.“Setiap korban adalah kehilangan besar bagi keluarga dan bagi kita semua. Kami memohon doa untuk para korban dan memohon kekuatan dari Allah SWT agar masyarakat Sumbar diberikan ketabahan dan semangat untuk kembali bangkit,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Arry melanjutkan, bencana turut mengakibatkan kerusakan signifikan pada ribuan rumah masyarakat dan ratusan fasilitas publik. Rinciannya: Rumah rusak ringan 3.831 unit; Rumah rusak sedang 1.032 unit; Rumah rusak berat 1.572 unit; Rumah terendam banjir 35.213 unit; Rumah hanyut/hilang 735 unit.
Sedangkan dampak pada pelayanan dasar, dilaporkan dengan rincian: Rumah ibadah terdampak 148 unit; Fasilitas kesehatan 66 unit; Kantor pemerintahan 28 unit; Sekolah 338 unit.
Arry menegaskan selain pembukaan kembali akses jalan, pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang terganggu juga menjadi prioritas percepatan penanganan oleh pemerintah.
Editor : Redaksi-1
