Selain itu, pemerintah memperkuat edukasi masyarakat melalui pengembangan bank sampah, mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi di daerah yang memenuhi persyaratan, serta menyiapkan dukungan anggaran bagi pemerintah daerah.
Kementerian juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko kebakaran TPA menjelang musim kemarau dan potensi El Nino.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi mengatakan tantangan lingkungan hidup di Sumbar semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, pencemaran, hingga meningkatnya volume sampah.
Karena itu, penyelesaiannya memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui semangat Gerakan Indonesia Asri.
Mahyeldi menjelaskan, Pemprov Sumbar telah menjalankan berbagai kebijakan untuk mengurangi timbulan sampah, di antaranya gerakan bersih-bersih rutin di seluruh organisasi perangkat daerah, lomba OPD minim sampah, pembatasan penggunaan botol plastik sekali pakai, serta pemberian penghargaan kepada instansi yang berhasil menekan produksi sampah.
Selain itu, secara bertahap pemerintah provinsi juga mewajibkan seluruh kantor pemerintahan tingkat provinsi dan sekolah di bawah kewenangan Pemprov Sumbar mengelola sampah secara mandiri di sumbernya, tanpa membuang sampah ke luar lingkungan masing-masing.
“Perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya. Persoalan sampah bukan semata-mata soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat. Karena itu edukasi menjadi kunci utama,” kata Mahyeldi.Gubernur mengungkapkan, sejumlah TPA di Sumbar saat ini telah mengalami kelebihan kapasitas.
Di sisi lain, masih terdapat kabupaten dan kota yang belum mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sesuai rekomendasi pemerintah, yakni minimal dua persen dari APBD.
Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah aktif melaporkan data melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) agar kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat.
Editor : Editor
