Padang, - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Alex Indra Lukman, menilai rendahnya kemampuan pemerintah daerah terdampak bencana di Sumatera Barat dalam merealisasikan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 menjadi persoalan mendesak yang harus dijawab secara jujur oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Menurutnya, ada kecenderungan kepala daerah lebih bersemangat mengejar sorotan media sosial demi popularitas, ketimbang bekerja keras mengeksekusi dana pemulihan yang telah diberikan demi keselamatan warga.
Kritikan tajam ini disampaikan Alex merespons peristiwa banjir yang kembali melanda Kota Padang pascahujan lebat selama sepuluh jam pada 3 Agustus 2026.
Banjir berulang tersebut dinilai erat kaitannya dengan penanganan pascabencana akhir tahun 2025 yang berjalan lambat, terbukti dari angka serapan anggaran tambahan TKD yang masih sangat minim.
Data terungkap dalam rapat koordinasi dan pendampingan teknis yang digelar Satgas PRR Pascabencana Sumatera pada 20–22 Juli 2026 di Istana Gubernuran Sumatera Barat menunjukkan fakta memprihatinkan: Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi Rp534 miliar, namun realisasi baru mencapai sekitar 2,14 persen.
Kota Padang yang menerima Rp371,85 miliar baru menyerap 12 persen atau setara Rp45,49 miliar, sementara Kabupaten Tanah Datar dengan alokasi Rp126,87 miliar hanya merealisasikan sekitar 7 persen dari total dana yang diterima.“Bagi pemerintah pusat, tuntasnya penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah terdampak bencana itu, apakah hanya berupa angka di atas kertas yang tercermin pada rendahnya serapan anggaran di tingkat pemerintah daerah?” tegas Alex dalam pernyataan tertulisnya, Kamis.
Ia menyoroti kontras perilaku yang tampak di lapangan.
“Publik melihat, kepala daerah bersama jajaran selalu viral di berbagai media sosial setiap kali bencana datang, begitu juga saat berjuang mengajukan kebutuhan anggaran ke pusat. Semestinya semangat yang sama bahkan lebih besar lagi ditunjukkan saat merealisasikan dana yang sudah diperjuangkan dan diterima demi pemulihan nyata,” ujarnya menambahkan.
Diketahui, rapat koordinasi Satgas PRR tersebut telah dihadiri oleh unsur Pemko Padang, Pemkab Tanah Datar, serta seluruh perangkat daerah penerima tambahan TKD di wilayah Sumatera Barat.
Editor : Editor
