Meski mengakui tantangan berat di lapangan, seperti medan sulit dan keterbatasan sumber daya, Kombes Susmelawati menegaskan semangat Polda Sumbar tak akan padam. “Kami memang belum bisa menangani semuanya secara maksimal, tetapi kami terus berupaya dan terbuka untuk bersinergi. Mari bersama-sama dukung perda tentang wilayah pertambangan rakyat cepat terwujud demi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan,” harapnya.
Dengan adanya perizinan WPR, kepolisian tidak akan ragu lagi dalam menindak, dan semua pihak bisa mengawasi pelaksanaan tambang rakyat secara bersama-sama.
“Hukum ditegakkan, tapi rakyat jangan ditinggalkan. Kami akan terus hadir untuk masyarakat, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam mencari solusi,” pungkas Kabid Humas.
Mewakili Kabid Propam, AKBP Jamalul Ihsan menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat dalam praktik tambang ilegal. Integritas internal Polri juga menjadi prioritas utama.
“Kami awasi internal kami dengan ketat. Bila ada anggota yang terbukti terlibat, kami akan tindak tegas. Polri tidak boleh menjadi bagian dari masalah,” tegasnya, menunjukkan komitmen penuh Polda Sumbar dalam memberantas PETI hingga ke akar-akarnya.(*)
Editor : Redaksi
