Muharlion mendukung langkah Wali Kota Padang yang mewajibkan kendaraan pegawai Pemko berpelat BA. Jika pegawai tidak memutasi kendaraannya, maka TPP tidak akan dibayarkan. Fraksi PKS menilai kebijakan ini sebagai langkah tepat.
Selain parkir dan kendaraan, sektor lain yang bisa dioptimalkan adalah pengelolaan sampah melalui Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan serta pajak hotel dan restoran.
Pajak sektor ini ditanggung konsumen, sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha untuk tidak menyetorkannya ke kas daerah.
Untuk menghindari kebocoran, Muharlion mendorong Pemko Padang agar menerapkan sistem pemungutan pajak dan retribusi secara digital dan non-tunai.
Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Rafdi, juga menegaskan dukungan fraksinya terhadap upaya peningkatan PAD selama masih realistis dan tidak membebani masyarakat. Ia mendorong Pemko agar kreatif mencari sumber PAD baru, namun tetap sesuai aturan dan visi RPJMD.Rafdi yang didampingi Ja’far dan Gufron, menyatakan Fraksi PKS tidak akan menyetujui kenaikan tarif hanya untuk meningkatkan PAD. Menurutnya, kebocoran PAD yang masih terjadi harus ditutup terlebih dahulu agar memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota.
Fraksi PKS menyarankan agar Pemerintah Kota Padang fokus menutup kebocoran PAD yang masih terjadi, serta mengoptimalkan potensi sektor pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal.
Dengan pendekatan digitalisasi dan efisiensi, target peningkatan PAD akan lebih mudah tercapai tanpa harus membebani masyarakat. (***)
Editor : Redaksi
