Padang - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa Indonesia, khususnya Sumatera Barat (Sumbar), harus memiliki strategi pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim. AHY menyerukan agar pembangunan fisik kini harus berorientasi pada konsep “tangguh bencana” dan lebih ramah lingkungan.
Penegasan ini disampaikan AHY saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam forum akademik bergengsi, The 3rd International Conference on Disaster Mitigation and Management (ICDMM) 2025, yang digelar di Universitas Andalas (UNAND), Kota Padang, Selasa (30/9/2025).
Kedatangan AHY disambut hangat oleh jajaran pimpinan UNAND, perwakilan pemerintah daerah, serta ratusan peserta dan mahasiswa yang memadati aula konferensi.
Dalam sambutannya, AHY secara spesifik menyoroti tingkat kerentanan yang tinggi di Sumbar, mulai dari ancaman gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, hingga banjir. Ia menilai ICDMM 2025 adalah platform krusial untuk membangun kesadaran kolektif dan menyusun strategi mitigasi yang komprehensif.
“Sumbar berada pada zona rawan bencana. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur nasional harus diarahkan agar lebih ramah lingkungan, cerdas, dan berdaya tahan tinggi,” kata AHY, menekankan bahwa investasi pada infrastruktur tangguh adalah investasi pada keselamatan dan keberlanjutan.
Selain aspek fisik, Menko AHY juga menyoroti pentingnya faktor kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, budaya siaga melalui pelatihan, simulasi evakuasi, dan pemanfaatan teknologi sistem peringatan dini adalah kunci utama untuk meminimalisasi jatuhnya korban.“Budaya kesiapsiagaan adalah pertahanan pertama kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, AHY juga menyoroti proses pemulihan pasca-bencana. Ia menekankan perlunya pemulihan yang cepat, terstruktur, dan berpegang pada konsep build back better, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang jauh lebih baik dan aman dari sebelumnya.
AHY mengingatkan bahwa penanganan bencana bukanlah tugas tunggal pemerintah pusat. Kolaborasi harus melibatkan semua pihak, dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat.
“Universitas Andalas memiliki kontribusi penting melalui riset dan inovasi kebencanaan yang relevan. Peran akademisi sangat dibutuhkan untuk memperkuat basis ilmu pengetahuan dalam mitigasi,” ujarnya.
Editor : Redaksi
