Jakarta, – Komisi V DPRD Sumatera Barat terus memperkuat langkah dalam mempercepat penanganan isu sosial di daerah. Melalui kegiatan studi banding ke Jakarta pada 7–8 Oktober 2025, rombongan Komisi V fokus meningkatkan kapasitas dan menyelaraskan program kerja di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Komisi V untuk menjalin koordinasi langsung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas jangkauan program sosial.
Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Donizar, menjelaskan bahwa studi banding ini tidak hanya bertujuan mencari referensi kebijakan, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas lembaga.
“Kami ingin memastikan agar program dari pusat dan daerah berjalan seirama. Harmonisasi kebijakan menjadi penting agar isu-isu sosial seperti kemiskinan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat bisa ditangani lebih optimal,” ujar Donizar.
Ia menegaskan bahwa tanpa koordinasi yang kuat, banyak program sosial akan sulit mencapai sasaran. Karena itu, Komisi V berkomitmen memperkuat komunikasi dengan Kementerian Sosial agar implementasi kebijakan di Sumatera Barat lebih tepat guna.
Selain membangun sinergi dengan Kemensos, Komisi V juga mengunjungi beberapa lembaga lain yang menjadi mitra kerja. Kunjungan ini bertujuan menggali masukan terkait efektivitas program di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut menjadi prioritas utama DPRD Sumbar karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.Melalui hasil studi banding ini, Komisi V DPRD Sumbar berencana menyusun rekomendasi strategis untuk memperbaiki tata kelola kebijakan sosial di daerah. Donizar berharap, hasil koordinasi dan pembelajaran dari kunjungan kerja ini dapat diterapkan secara nyata dalam program-program pembangunan di Sumatera Barat.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap program sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Donizar.
Ia menambahkan, hasil studi banding ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal DPRD Sumbar. Setiap temuan dan masukan dari lembaga yang dikunjungi akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Dengan harmonisasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, Komisi V DPRD Sumbar optimistis implementasi program sosial ke depan akan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. (***)
Editor : Redaksi
