DPR Desak Gerakan Pangan Murah Prioritaskan Daerah Bencana Sumatera

×

DPR Desak Gerakan Pangan Murah Prioritaskan Daerah Bencana Sumatera

Bagikan berita
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman saat rapat kerja pengamanan harga pangan menjelang Ramadhan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Ist)
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman saat rapat kerja pengamanan harga pangan menjelang Ramadhan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Ist)

Jakarta, - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Gerakan Pangan Murah (GPM) benar-benar menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Alex menilai, hingga kini masih banyak warga terdampak bencana yang menghadapi tekanan ekonomi. Oleh sebab itu, ia mendesak agar titik GPM diperbanyak dan difokuskan ke daerah bencana, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Alex saat rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa. Rapat itu membahas pengamanan harga dan kesiapan stok pangan nasional.

Alex merespons rencana ID Food yang akan menggelar GPM di 420 titik se-Indonesia. Namun, berdasarkan data yang dipaparkan, pelaksanaan GPM di wilayah terdampak bencana masih sangat terbatas. Di Aceh hanya dua titik, Sumatera Utara empat titik, dan Sumatera Barat sembilan titik.

“Ribuan warga di daerah bencana masih berduka. Saya berharap GPM digelar gratis. Jika tidak, maka jumlah titiknya harus ditambah,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Alex juga mengkritisi ketimpangan distribusi GPM di wilayah urban. Ia menyoroti rencana GPM di DKI Jakarta sebanyak 65 titik, sementara Jawa Tengah hanya 45 titik.

Menurut Alex, saat Lebaran mayoritas warga Jakarta justru mudik ke daerah, termasuk Jawa Tengah. Karena itu, ia menilai titik GPM di Jakarta seharusnya tidak lebih banyak dibanding daerah tujuan mudik.

Tak hanya GPM, Alex juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2026. Ia mendorong agar Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Bulog menyalurkan bantuan tersebut lebih awal, yakni pada Februari hingga Maret 2026.

Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, Alex menilai percepatan distribusi sangat penting. Sebab, kondisi geografis Indonesia yang beragam kerap memengaruhi kecepatan penyaluran, terutama ke wilayah terpencil seperti pedalaman Papua.

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) dan dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamen KKP Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta Direktur Utama ID Food Ghimoyo beserta jajaran. (***)

Editor : Redaksi-1
Bagikan

Berita Terkait
Terkini