Jakarta, - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya transparansi dalam penetapan kebijakan kebudayaan nasional yang baru diputuskan pemerintah.
Respons ini disampaikan terkait penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober yang baru-baru ini diputuskan melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat.
Selanjutnya, Puan menekankan bahwa kebudayaan tidak boleh dipersempit menjadi milik kelompok tertentu saja.
"Kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui Komisi X untuk menerangkan dan menjelaskan, apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut," ujar Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Selasa (15/7/2025).
Kemudian, Puan menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan bagian integral dari identitas dan jati diri bangsa yang bersifat universal.
Karakter kebudayaan yang lintas batas sosial maupun generasi menuntut adanya transparansi dalam setiap kebijakan yang menyangkut hal tersebut.Berdasarkan pandangan tersebut, Puan menilai Menteri Kebudayaan Fadli Zon harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
"Kebudayaan adalah milik seluruh rakyat, lintas generasi, lintas zaman dan lainnya sebagainya, jadi jangan sampai itu bersifat inklusif ataupun eksklusif," tutur mantan Menko PMK tersebut.
Sementara itu, Puan juga mengingatkan bahwa sebuah kebijakan publik, apalagi terkait kebudayaan, harus memiliki landasan yang kuat.
Kebijakan tersebut tidak boleh menimbulkan potensi perpecahan atau kontroversi yang tidak perlu di tengah masyarakat.
Editor : Redaksi
