Guna memastikan kebijakan kebudayaan yang inklusif, DPR RI melalui Komisi X akan mengundang Kemenbud untuk memberikan penjelasan komprehensif.
Hal ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kontroversi dan memastikan kebijakan kebudayaan benar-benar mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian, penetapan Hari Kebudayaan Nasional diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.Transparansi dalam proses penetapan kebijakan kebudayaan menjadi kunci untuk memastikan kebudayaan tetap menjadi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. (***)
Editor : Redaksi
