Padang– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kota Padang, Senin (20/10/2025). Kegiatan yang akan berlangsung hingga 23 Oktober 2025 ini mengusung tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kab/Kota Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.”
Rakor ini dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, DJPb Sumbar, akademisi, pimpinan BUMN dan BUMD, Ketua KADIN, PHRI, GAPKI, serta para pimpinan perguruan tinggi dan instansi vertikal.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka di grafik, tetapi cerminan dari kehidupan nyata masyarakat—mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga anak muda yang berjuang menatap masa depan. “Pertumbuhan ekonomi sejati harus inklusif. Bukan hanya tinggi, tetapi manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan provinsi. Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Sumbar 2025–2029 yang selaras dengan RPJMN, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 7,3% pada tahun 2029 dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi Rp80–120 triliun pada periode 2026–2029.
Gubernur memaparkan lima upaya strategis untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertama, meningkatkan kualitas investasi agar lebih produktif dan berdampak nyata. Kedua, reformasi regulasi dan perizinan untuk mempercepat arus investasi. Ketiga, digitalisasi ekonomi untuk memperkuat UMKM. Keempat, revitalisasi infrastruktur eksisting seperti pelabuhan, rel kereta, dan bandara. Kelima, penguatan SDM dan kewirausahaan.
Selain itu, ada tujuh strategi pembangunan lima tahun ke depan, di antaranya peningkatan SDM, produktivitas pertanian, penguatan ekonomi nagari, investasi berkelanjutan, ekonomi hijau-biru, infrastruktur konektivitas, dan pemanfaatan energi terbarukan. “Pembangunan Sumatera Barat harus berlandaskan filosofi Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Pembangunan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga alam,” tegas Gubernur.Dari hasil evaluasi, Kota Padang menyumbang 25,87% terhadap ekonomi Sumbar, disusul Kabupaten Agam (8,60%) dan Padang Pariaman (8,24%). Sektor pertanian masih mendominasi dengan kontribusi 21,76% terhadap PDRB, diikuti sektor perdagangan (16,41%) yang banyak digerakkan oleh UMKM. Namun, Sumbar masih menghadapi tantangan besar, di antaranya pertumbuhan antarwilayah yang belum merata, ruang fiskal terbatas, efisiensi investasi rendah (ICOR 6,7), serta ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri, menyebut dasar pelaksanaan rakor ini merujuk pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN serta Perda Sumbar Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029. “Tujuan Rakor ini adalah memetakan potensi investasi daerah, merumuskan upaya strategis, serta mensinergikan langkah kabupaten/kota dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui dukungan pemerintah pusat, kolaborasi lintas daerah, serta partisipasi sektor swasta dan perguruan tinggi, Rakor ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi Sumatera Barat. Targetnya, investasi di berbagai sektor unggulan dapat tumbuh pesat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini bukan sekadar rapat, tetapi langkah bersama menuju Sumatera Barat yang kuat secara ekonomi dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Gubernur.
(*)
Editor : Redaksi-1
