idkabar.com - Keberlanjutan program Satu Kabupaten/Kota Satu Destinasi Wisata menjadi sorotan tajam dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS APBD Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 yang digelar DPRD Sumbar.
Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Donizar, mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melanjutkan program strategis sektor pariwisata yang sebelumnya telah disepakati bersama dan memperoleh dukungan anggaran.
Menurut Donizar, pergantian pimpinan organisasi perangkat daerah tidak boleh menjadi alasan terhentinya program yang telah dirancang untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata di seluruh kabupaten dan kota.
"Program satu kabupaten satu destinasi wisata itu sudah menjadi kesepakatan dan pernah berjalan, tetapi kenapa sekarang tidak ada lagi kelanjutannya," katanya.
Ia menilai program tersebut semestinya tetap menjadi perhatian utama Dinas Pariwisata Sumbar karena telah memperoleh dukungan melalui mekanisme penganggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
Donizar juga mempertanyakan apakah anggaran yang sebelumnya dialokasikan melalui skema sharing budgeting tidak lagi menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah."Kalau dulu sudah menjadi atensi dan sudah diberikan dukungan anggaran, kenapa sekarang tidak lagi menjadi perhatian," ujarnya.
Menurutnya, konsistensi kebijakan pembangunan jauh lebih penting dibandingkan pergantian pejabat karena masyarakat membutuhkan kepastian terhadap program yang telah dirancang pemerintah.
Ia menegaskan kepala dinas boleh berganti, namun arah pembangunan dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat bagi daerah harus tetap berjalan sesuai komitmen yang telah disepakati.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rangkaian agenda DPRD Provinsi Sumatera Barat membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.
Editor : Redaksi-1
