Mahyeldi juga meminta pengerukan sungai segera dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko bencana akibat pendangkalan sungai dan kerusakan tanggul.
Ia menambahkan distribusi air bersih harus menjadi perhatian seluruh pihak karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah terdampak bencana.
"Air bersih ini kebutuhan mendesak sehingga penanganannya harus jelas, cepat, dan terkoordinasi," tegasnya.
Dalam FGD tersebut, Gubernur meminta seluruh balai dan satuan kerja teknis memaparkan rencana serta jadwal penanganan infrastruktur dan air bersih agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.FGD diikuti unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota, Forkopimda kabupaten dan kota, serta perwakilan BMKG, PLN, Bappenas, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, dan berbagai instansi teknis terkait. (*)
Editor : Redaksi-1
